makalah negara hukum yang dapat dikatakan demokratis? why?

7:17 PM Post a Comment

MAKALAH

“ NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS”

Di susun oleh :

NAMA : ROSUL PADRI

NIM : 50 2014 431

MATA KULIAH : KAPSEL HTN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan YME bahwa penyusunan makalah yang berjudul Negara Hukum yang demokratis dapat kami selesaikan dengan baik. Adapun penyelesaian makalah berdasarkan tugas mata kuliah kapsel HTN yang di bimbing oleh bapak atau ibu selaku dosen mata kuliah tersebut. Kami mengucapkan terimakasih atas peran dan kerja keras tim penyusun dalam penyelesaian ini. Tak lupa kami mengharapkan masukan yang berupa kritik atau saran. Semoga makalah ini bermanfaat.

Palembang, Desember 2017

Rosul Padri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL......................................................................................................... i

KATA PENGANTAR...................................................................................................... iii

DAFTAR ISI..................................................................................................................... iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH……………………………. 1

1.2 PERUMUSAN MASALAH……………………………………. 2

1.3 TUJUAN PENULISAN………………………………………… 2

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Negara Hukum……………………………………… 3

2.2 Ciri-ciri Negara Hukum………………………………………….4

2.3 Prinsip-Prinsip Negara Hukum………………………………….6

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan………………………………………………………..16

3.2 Saran………………………………………………………………16

DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………………………..v

BAB 1

PENDAHULUAN

1.4 LATAR BELAKANG MASALAH

Salah satu prinsip dasar yang mendapatkan penegasan dalam perubahan UUD 1945 adalah prinsip negara hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa ‘Negara Indonesia adalah negara hukum’. Bahkan secara historis negara hukum (Rechtsstaat) adalah negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa sebagaimana dituangkan dalam penjelasan umum UUD 1945 sebelum perubahan tentang sistem pemerintahan negara yang menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machtsstaat).

Prinsip-prinsip negara hukum senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta semakin kompleksnya kehidupan masyarakat di era global, menuntut pengembangan prinsip-prinsip negara hukum.

Demokrasi sebagai dasar hidup berbangsa pada umumnya memberikan pengertian bahwa adanya kesempatan bagi rakyat untuk ikut memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan pemerintah, oleh karena kebijakan tersebut menentukan kehidupannya. Dengan kata lain dalam suatu negara demokrasi terdapat kebebasan-kebebasan masyarakat untuk berpartisipasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan terlibatnya masyarakat dalam penentuan kebijakan publik merupakan pencerminan suatu negara merupakan negara yang menganut hukum dan demokrasi yang berjalan seiring dan saling melengkapi. Negara sebagai organisasi masyarakat yang mempunyai tujuan ideal yang ingin dicapai tidak akan mengkesempingkan perananan masyarakat dalam merumuskan dan mengimplementasikan tujuan bersama tersebut.

Negara yang berhasil menerapkan demokrasi adalah negara yang mampu memelihara keseimbangan antara kebebasan, penegakan hukum, pemerataan pendidikan dan perbaikan ekonomi. Dari empat sokongan itu, keseimbangan antara kebebasan dan penegakan hukum akan memperkuat dua pilar berikutnya. Diperlukan upaya meningkatkan peran dan kualitas demokrasi dari tingkat prosedural ke level substansial.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan tentang bagaimanakah hubungan antara negara hukum dan demokrasi.

1.5 PERUMUSAN MASALAH

1. Apa pengertian negara hukum ?

2. Bagaimana hubungan antara negara hukum dan demokrasi ?

3. Bagaimana ciri-ciri negara hukum ?

4. Apa prinsip-prinsip negara hukum ?

1.6 TUJUAN PENULISAN

Makalah ini di buat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah KAPSEL HTN dan ingin lebih mengetahui dan mengkaji tentang hukum dan demokrasi serta untuk mengetahui hubungan negara hukum yang demokratis.

BAB II

PEMBAHASAN

2.2 Pengertian Negara Hukum

Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropah Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “rechtsstaat’. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “The Rule of Law”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah ‘rechtsstaat’ itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

Perlindungan hak asasi manusia.
Pembagian kekuasaan.
Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
Peradilan tata usaha Negara.

Secara sederhana yang dimaksud negara hukum adalah negara yang penyeleggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Di dalamnya negara dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. (Mustafa Kamal Pasha,2003).

Negara berdasar atas hukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi (supreme) sehingga ada istilah supremasi hukum. Supremasi hukum harus tidak boleh mengabaikan tiga dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Oleh karenanya negar dalam melaksakan hukum harus memperhatikan tiga hal tersebut. Dengan demikian hukum tidak hanya sekedar formalitas atau prosedur belaka darikekuasaan. Apabila negara berdasarkan hukum maka pemerintahan negara itu harus berdasar atas suatu konstitusi atau undang-undang dasar sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan. Konstitusi negara merupakan sarana pemersatu bangsa. Hubungan antar warga negara dengan negara, hubungan anatar lembaga negar dan kinerja masing-masing elemen kekuasaan berada pada satu sistem aturan yang disepakati dan dijunjung tinggi.

2.2 Ciri-ciri Negara Hukum

Friedrich Julius Stahl dari kalangan ahli hukum Eropa Kontinental memberikan ciri-ciri Rechtsstaat sebagai berikut.

Hak asasi manusia
Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak asasai manusia yang biasa dikenal sebagai Trias Politika
Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan.
Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Adapun AV Dicey dari kalangan ahli hukum Anglo Saxon memberikan ciri-ciri Rule of Law sebagai berikut.

Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.
Kedudukan yang sama di depan hukum, baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat.
Terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan.

Di samping perumusan ciri-ciri negara hukum seperti di atas, ada pula berbagai pendapat mengenai ciri-ciri negara hukum yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Montesquieu, negara yang paling baik ialah negara hukum, sebab di dalam konstitusi di banyak negara terkandung tiga inti pokok, yaitu

Perlindungan HAM
Ditetapkannya ketatanegaraan suatu negara, dan
Membatasi kekuasaan dan wewenang organ-organ negara.

Mustafa Kamal Pasha (2003) menyatakan adanya tiga ciri-ciri khas negara hukum, yaitu

Pengakuan dan perlindungan terhadap HAM
Peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain dan tidak memihak.
Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

Menurut Prof. DR. Sudargo Gautama, SH. mengemukakan 3 ciri-ciri atau unsur-unsur dari negara hukum, yakni:

Terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Tindakan negara dibatasi oleh hukum, individual mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa.
Azas Legalitas

Setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparaturnya.

Pemisahan Kekuasaan

Agar hak-hak azasi itu betul-betul terlindung adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan, melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain tidak berada dalam satu tangan.

2.4 Prinsip-Prinsip Negara Hukum

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH ada dua belas ciri penting dari negara hukum diantaranya adalah : supremasi hukum, persamaan dalam hukum, asas legalitas, pembatasan kekuasaan, organ eksekutif yang independent, peradilan bebas dan tidak memihak. peradilan tata usaha negara, peradilan tata negara, perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis, sarana untuk mewujudkan tujuan negara, dan transparansi dan kontrol sosial.

1. Tujuan Negara Hukum

Seperti kita ketahui bahwa masalah negara hukum pada hakikatnya tidak lain daripada persoalan tentang kekuasaan. Ada dua sentra kekuasaan. Di satu pihak terdapat negara dengan kekuasaan yang menjadi syarat mutlak untuk dapat memerintah. Di lain pihak nampak rakyat yang diperintah segan melepaskan segala kekuasaannya. Kita menyaksikan bahwa apabila penguasa di suatu negara hanya bertujuan untuk memperoleh kekuasaan sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kebebasan rakyatnya, maka lenyaplah negara hukum. Dengan demikian nyatalah betapa penting tujuan suatu negara dalam kaitannya dengan persoalan kita.

Menurut Van Apeldoorn tujuan hukum ialah mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta dan sebagainya terhadap yang merugikannya. Kepentingan dari perorangan dan kepentingan golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan kepentingan selalu menyebabkan pertikaian. Bahkan peperangan antara semua orang melawan semua orang, jika hukum tidak bertindak sebagai perantara untuk mempertahankan kedamaian. Hukum mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dan mengadakan keseimbangan diantaranya karena hukum hanya dapat mencapai tujuan (mengatur pergaulan hidup secara damai) jika ia menuju peraturan yang adil. Artinya, peraturan yang mengandung keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi sehingga setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.

Menurut Montesqueu, negara yang paling baik ialah negara hukum, sebab di dalam konstitusi di banyak negara mempunyai tiga inti pokok yaitu:

1. Perlindungan HAM

2. Ditetapkannya ketatanegaraan suatu negara

3. Membatasi kekuasaan dan wewenang organ-organ negara.

Disamping itu salah satu tujuan hukum adalah memperoleh setinggi-tingginya kepastian hukum (rechtzeker heid). Kepastian hukum menjadi makin dianggap penting bila dikaitkan dengan ajaran negara berdasar atas hukum. Telah menjadi pengetahuan klasik dalam ilmu hukum bahwa hukum tertulis dipandang lebih menjamin kepastian hukum dibandingkan dengan hukum tidak tertulis.

Negara Indonesia sudah menjadi negara hukum yang demokratis. Langkah pertama untuk membuktikan bahwa jawaban ini beralasan adalah mencari kriteria tentang negara hukum yang demokratis.

Menurut Konperensi The International Commision of Yurist di Bangkok pada

1965, dikemukakan syarat-syarat dasar yang harus dipenuhi oleh Representative

Government Under The Rule of Law (Negara hukum yang demokratis) adalah:

1. Adanya proteksi konstitusional.

Proteksi konstitusional adalah adanya perlindungan dari negara kepada rakyatnya mengenai hak-hak asasi manusia secara konstitusional. Hal ini termasuk adanya

jaminan dalam hukum, cara memperoleh perlindungan tersebut.

2. Adanya lembaga pengadilan yang bebas dan tidak memihak.

Lembaga pengadilan yang bebas dan tidak memihak adalah adanya lembaga kehakiman yang mandiri, dan di dalam melaksanakan proses peradilan tidak akan mendapatkan pengaruh dari mana pun dan tidak boleh memihak kepada siapa pun, termasuk kepada penguasa.

3. Adanya pemilihan umum yang bebas.

Pemilihan umum yang bebas adalah terselenggaranya pemilihan umum dengan tanpa adanya paksaan dan penekanan kepada rakyat yang melakukan hak pilihnya.

4. Adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat.

Kebebasan menyatakan pendapat adalah rakyat berhak dan memperoleh jaminan dalam hukum untuk dapat mengeluarkan pendapat baik secara tertulis maupun lisan, baik sendiri maupun bersama-sama.

5. Adanya kebebasan berserikat dan melakukan oposisi.

Kebebasan berserikat dan melakukan oposisi adalah adanya jaminan dalam hukum bagi rakyat untuk mendirikan perserikatan atau partai politik yang didirikan tersebut, dan rakyat mempunyai kebebasan melakukan oposisi atau kritik yang membangun baik melalui wakil rakyatnya (dalam forum lembaga perwakilan rakyat) maupun tidak, asalkan menurut peraturan perundang-undangan.

6. Adanya pendidikan civic.

Pendidikan civic ialah dilakukannya pendidikan kewarganegaraan kepada rakyat, sehingga rakyat dapat mengetahui dan mengerti hak apa saja yang dimiliki dan kewajiban apa saja yang harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku (Toto Pandoyo, 1983: 98)

Berdasarkan beberapa kriteria tersebut di atas, kami akan mengurai satu per satu kreteria yang dapat dipakai sebagai alasan bahwa hipotesa kami yaitu secara formal Indonesia sudah menjadi negara hukum yang demokratis, adalah benar. Namun, secara meteriil masih perlu didiskusikan.

Adanya perlindungan konstitusional

Kalau kita membaca UUD 1945 sebelum diamandemen pada 2000, di sana hanya ada tujuh butir ketentuan yang mengatur tentang HAM, yaitu pasal 27 ayat (1), Pasal 27

ayat (2), Pasal 28, Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan pasal 34.

Pasal-pasal tersebut jika diperhatikan dengan sungguh-sungguh, hanya satu ketentuan saja yang memang benar-benar memberikan jaminan konstitusional atas HAM, yaitu Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Sedangkan ketentuan-ketentuan yang lain, sama sekali bukanlah rumusan tentang HAM atau human rights, melainkan hanya ketentuan mengenai hak warga negara atau the citizens’ rights. Jika jumlah pasal yang mengatur tentang HAM antara sebelum UUD 1945 diamandemen dan sesudah UUD 1945 diamandemen tentu sangat jauh beda jumlahnya. Hal demikian ini karena sejarahnya.

Adanya lembaga pengadilan yang bebas dan tidak memihak

Pasal 1 UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia’.

Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa “Kekuasaan Kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian didalamnya kekuasaan Kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya, dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudicial, kecuali dalam hal-hal yang diijinkan oleh undang- undang. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang judicial tidaklah mutlak sifatnya, karena tugas dari Hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta azas-azas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusan mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia”. UU ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 24 UUD 1945, dibuat pada masa Orde Baru , diundangkan pada 17 Desember 1970 yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto.

Kebebasan lembaga peradilan dari campur tangan dan intervensi kekuatan di luarnya merupakan masalah yang sangat esensial dalam penegakan hukum. Kalau kita membaca Pasal 1 UU Nomor 14 Tahun 1970, maka kita akan percaya bahwa hakim pasti akan menegakkan hukum dan keadilan. Namun kenyataannya, selama Orde Baru jaminan UUD dan undang-undang atas kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam berbagai perkara yang berkaitan dengan eksistensi, kebijakan atau kewibawaan kekuasaan, majelis hakim bukan saja dituntut bertindak hati- hati, tetapi adakalanya wajib mengikuti kehendak yang berkuasa.

Di suatu tempat di Jawa Barat, seorang pelajar di hadapkan ke pengadilan pidana, hanya karena ada yang mendengar pelajar tersebut sambil bermain dengan kawan-kawannya mengomentari gubernur yang sedang berkampanye. Dalam memeriksa perkara-perkara gugatan PDI pimpinan Megawati, pengadilan menerima pesan bahkan arahan agar tidak memberi peluang beracara apalagi memenangkan gugatannya. Kekuasaan menjelma menjadi sesuatu yang tidak pernah dapat bersalah apalagi dipersalahkan. Kelompok “Petisi Lima Puluh” bertahun-tahun dikucilkan dan dicabut berbagai kebebasannya (berniaga, bepergian, menghadiri pertemuan, dan lain-lain), hanya karena menyampaikan pendapat yang dianggap mengusik kekuasaan yang tidak boleh disentuh oleh perbedaan pendapat dan kritik. (Bagir Manan, 2005: 121)

Peristiwa sebagaimana dicontohkan oleh Bagir Manam tersebut, karena sebelum amandemen UUD 1945, secara struktural kekuasaan kehakiman tidak dapat lepas dari

kekuasaan lembaga eksekutif. Dengaan adanya Departemen Kehakiman dapat timbul

pandangan bahwa kekuasaan kehakiman tidak sepenuhnya merdeka. Kiranya tidak proposional apabila para hakim itu dibina oleh satu unit organisasi yang bernaung di bawah lembaga eksekutif seperti Departemen Kehakiman, meskipun itu hanya menyangkut administrative dan finansial. Paling tidak ada kesan bahwa para hakim itu menjadi bawahan eksekutif. Posisi hakim terhadap eksekutif dapat dibaca dalam Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970 yang menyatakan bahwa ‘Badan-badan yang melakukan peradilan tersebut pasal 10 ayat (1) organisatoris, administrative, dan finansial ada di bawah kekuasaan masing-masing departemen yang bersangkutan’. Para hakim yang berada di bawah Departemen menurut undang-undang tegas hanya dalam bidang organisatoris, administrative dan financial, namun tetap ada kekhawatiran akan gangguan kebebasan hakim menjadi alasan. Karena bagaimana pun karier para hakim akan bergantung juga kepada departemen. Meskipun secara formal hakim memiliki kebebasan dalam menangani suatu perkara, namun mungkin terjadi bahwa sebagai pegawai negeri secara psikologis hakim tidak berani mengambil sikap untuk membuat keputusan-keputusan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah yeng merupakan induk korpsnya. Kekhawatiran akan terhambatnya karier atau dimutasikan ke daerah-daerah yang kering dapat saja memengaruhi hakim dalam menangani suatu perkara, apalagi jika perkara itu menyangkut kepentingan instansi pemerintah atau oknum pejabat atau keluarganya.

Keinginan agar pembinaan badan peradilan di bawah satu atap dengan Mahkamah Agung, sudah dimulai pada awal Orde Baru yaitu ketika Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Jawa Tengah menyampaikan pendapat agar badan-badan peradilan baik secara organisatoris maupun secara administrative dan financial diletakkan di bawah Mahkamah Agung sebagai alat perlengkapan negara yang berdiri sendiri, dan sejalan dengan itu Departemen Kehakiman tidak diperlukan lagi.

Namun, jika tugas-tugas Departemen Kehakiman selain pembinaan badan-badan peradilan masih dipandang perlu dilakukan oleh sebuah departemen, maka departemen itu jangan bernama Departemen Kehakiman melainkan diberi nama lain misalnya Departemen Hukum dan Perundang-undangan atau nama lain. Gagasan IKAHI Jawa Tengah ini kemudian diambil alih menjadi sikap Pengurs Puasat IKAHI melalui putusan tanggal 16

Juni 1996 yang ketika itu mendapat dukungan dari Ketua Mahkamah Agung dan Menteri

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Adapun ciri negara hukum yang demokratis ialah sebagai berikut